Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh No:32 Tahun 2017-Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Maka Terhitung Sejak November 2017 Pelayanan Izin Penilitian Dialihkan Ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (DPM-PTSP) - Terima Kasih

Pelaksanaan Kegiatan FGD Pembauran Kebangsaan

Kategori : goverment Jumat, 03 Agustus 2018 - Oleh zuliansyah

     Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Aceh Utara pada hari ini Selasa, 31 Juli 2018 di Aula Badan Kesbangpol Aceh Utara.
Jumlah peserta seluruhnya berjumlah 30 orang yang berasal dari berbagai kampus Negeri dan Swasta di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

     Kepala Badan Kesbangpol Aceh yang diwakili oleh Kasubbid Ideologi dan Wasbang, Dra. Ainol Marliah dalam sambutannya megatakan bahwa kegiatan FGD Pembauran Kebangsaan ini terselenggara dengan kerja sama Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, yang bertujuan untuk mencari ide-ide kreatif dari para mahasiswa untuk kepentingan pemerintah dalam menjaga kerukunan antar suku, etnis, ras dan golongan lainnya.
Mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa, sehingga kami perlu mendengar suara hati dan pendapat para mahasiswa tentang permasalahan maupun hambatan yang terjadi dalam proses pembauran kebangsaan di daerah para mahasiswa sekalian, kita berharap mahasiswa punya peran aktif dalam membangun kebersamaan dalam perbedaan pinta Kepala Badan Kesbangpol Aceh. jika anda mendengar isu-isu negatif yang berpotensi konflik mari kita diskusikan agar dapat kita antisipasi sehingga konflik tidak terjadi pinta Kepala Badan.

     Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Aceh dalam sambutannya menyatakan bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat besar dan memiliki suku, etnis, ras, bahasa dan warna kulit yang bermacam ragam, sehingga pembauran kebangsaan merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh bangsa Indonesia untuk mengelola keberagaman masyarakat, karena jika keberagaman ini tidak dikelola dengan baik akan menjadi potensi konflik yang dapat menghancurkan negara Indonesia lanjut Prof Syahrizal. Jadi mari sama-sama kita saling bertoleransi antar suku, etnis, budaya dan agama untuk keamanan dan kenyamanan kita dalam kehidupan berkebangsaan dan kemajemukan.
Mahasiswa adalah kaum elit yang akan membangun bangsa dan negara di masa depan, sehingga pemikiran dan pendapat para generasi muda ini perlu untuk kami dengar dan dapat kami sampaikan kepada Bapak Gubernur sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pembauran kebangsaan tambah Prof. Syahrizal.

     Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Aceh Utara yang diwakili oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Utara, Bapak Drs. Adamy, M.Pd. dalam sambutannya bupati menyatakan bahwa mahasiswa adalah agen perubahan, sehingga pemikiran dan pandangan adek-adek mahasiswa sangat kami perlukan. Dengan adanya FGD ini kami berharap dapat menghasilkan sebuah rekomendasi untuk kebaikan dan kemajuan Kabupaten Aceh Utara dimasa yang akan datang. Kita telah merasakan konflik yang sangat panjang, sehingga jangan sampai terjadi konflik lain di daerah kita ini, oleh karena itulah peran dan fungsi FPK sangat strategis dalam meredan potensi konflik etnis, suku, ras dan agama lanjut bupati.

     Pada akhirnya Bupati menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Aceh dalam hal ini Badan Kesbangpol Aceh yang telah menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Aceh Utara. (Ahmad Fauzi)