Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh No:32 Tahun 2017-Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Maka Terhitung Sejak November 2017 Pelayanan Izin Penilitian Dialihkan Ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (DPM-PTSP) - Terima Kasih

Jaga Persatuan Jelang Pemilu 2019, Kesbangpol Aceh Adakan Diskusi Bersama Ormas di Pijay

Kategori : goverment Senin, 12 November 2018 - Oleh zuliansyah

     Pemerintah Aceh melalui Badan Kesbangpol Aceh bekerja sama dengan Kesbangpol Pidie Jaya mengadakan diskusi isu-isu aktual membahas peran ormas dan kelompok strategis lainnya dalam menjaga persatuan dan kesatuan menjelang pemilu 2019 mendatang. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Pidie Jaya, Jum’at (9/11/2018).

Kepala Badan Kesbangpol Aceh,, Drshdi Efendi dalam pengantarnya yang disampaikan oleh Kabid Ketahanan Ekonomi sosbud dan Ormas, Drs Kahar Muzakkir melalui Kasubbid ormas Musmulyadi S.Pd.I MM mengatakan, kegiatan diskusi seperti ini terus dilakukan oleh Kesbangpol Aceh dalam rangka peningkatan peran aktif ormas untuk ikut bersama-sama menjaga kesatuan dan persatuan, serta menjaga kedamaian Aceh.

“Kegiatan ini penting karena menjelang pemilu dan pilpres 2019 mendatang, apabila tidak dilakukan antisipasi terhadap hal-hal yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan ini, bisa jadi akan berakhibat fatal dan akan mengusik kedamaian yang telah tercipta,” jelasnya.

Menurut Mus Mulyadi, kedamaian ini wajib bagi semua pihak untuk menjaganya karena Aceh Dame adalah merupakan salah satu Misi Pemerintah Aceh Saat ini.

Kepala Badan Kesbangpol Pidie Jaya, Ridwan SH SPn sebagai pembicara memaparkan beberapa hal terkait strategi-strategi ormas untuk dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, diantaranya menyampaikan kepada pengurus agar tetap menjaga netralitas/independensi lembaga.

“Persoalan ada orang yang berbeda pandangan dalam sikap politik atau pilihan itu merupakan hal yang lumrah dalam sebuah kontestasi politik, baik pemilu legislatif maupun pilpres mendatang jadi hal ini harus di sikapi secara dewasa dan ber etika oleh semua elemen,” kata Ridwan.

Ridwan menyebutkan, ormas memiliki tugas juga untuk memberikan edukasi politik ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat mampu memahami kondisi menjelang pileg dan pilpres.

Pada sesi tanya jawab, peserta mengajukan beberapa pertanyaan dan juga masukan diantaranya dari perwakilan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pidie Jaya, Barzaini daud.

Dia menyampaikan, dalam menyikapi berbagai persoalan di Pijay semua stakeholders harus bersinergi demikian juga dengan pembinaan terhadap ormas yang ada.

Selanjutnya, kata ketua ICMI, kesejahteraan rakyat di Pidie jaya masih rendah. Oleh sebab itu, menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian kita semua dan terutama pemerintah.

Barzaini mengatakan bahwa pemilu legislatif rawan terjadi gesekan, dikarenakan saling berlomba untuk meraih dukungan. “Bahkan, ada adek dan abang yang sama-sama maju dalam caleg.

Menurut pandangan Barzaini, Partai politik belum maksimal dalam melakukan edukasi politik bagi masyarakat, disesi akhir dia mengajak untuk memilih dgn pilihan yang tepat.

Peserta lainnya mewakili BKPRMI Pidie Jaya, Tgk Jalaluddin menyampaikan keprihatinannya terhadap saling hasut – menghasut yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang cukup meresahkan. “Ini menjadi perhatian kita semua,” ucapnya.

Selain itu, ketua BKPRMI tersebut memprihatinkan kondisi para remaja yang nongkrong di warung kopi hingga larut malam. “Ini juga menjadi persoalan, karena para remaja seharusnya belajar atau mengaji di dayah-dayah. Saran saya pemerintah Pijay dapat merancang regulasi adanya batasan terhadap remaja usia sekolah nongkrong di warung kopi hingga larut malam,”