Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh No:32 Tahun 2017-Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Maka Terhitung Sejak November 2017 Pelayanan Izin Penilitian Dialihkan Ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (DPM-PTSP) - Terima Kasih

Kesbangpol Aceh Gelar Kegiatan Penguatan Kapasitas Ormas di Abdya

Kategori : goverment Jumat, 26 April 2019 - Oleh zuliansyah

      Badan Kesbangpol Aceh melaksanakan kegiatan ‘Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan’ di Kabupaten Aceh Barat Daya pada 30 April 2019. Peserta kegiatan ini berjumlah 40 orang terdiri dari unsur tokoh masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Abdya.

     Para pemateri/narasumber yakni Dr. Efendi Hasan, MA (Wakil Dekan Akademik Fisip Unsyiah), Letkol Arm. Iwan Aprianto, S.I.P (Dandim 0110 Aceh Barat Daya), Jufri, S.Ag, MM (Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Aceh Barat Daya), dan Musmulyadi, S.Pd.I, MM (ND. Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Ormas Bakesbangpol Aceh).

   Materi yang disampaikan kepada peserta terdiri dari Manajemen Kepemimpinan Organisasi Kemasyarakatan; Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) Terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pasca Pileg dan Pilpres; Peran Pemerintah Daerah terhadap Pemberdayaan dan Pendataan Ormas, serta Regulasi Tatacara Pendaftaran Ormas.

  Tujuan penyelenggaraan kegiatan Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakat antara lain: Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh organisasi masyarakat dalam mengimplementasikan perannya terkait kapasitas organisasi serta pengembangan karakter (faktor internal), dan aspek enabling environment (faktor eksternal). Memperoleh gambaran mengenai profil perkembangan masyarakat dalam konteks kontribusi peran sebagai aktor penting dalam partisipasi kepada pemerintah dalam rangka peningkatan peran masyarakat untuk proses pembangunan.

     Panitia menyimpulkan bahwa Ormas/LSM dan yayasan sangat berperan dalam memaksimalkan fungsi dan tugas pokok dari Ormas/LSM dan yayasan dalam mengantisipasi Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan (AGHT) setelah Pileg dan Pilpres serta merajut kembali persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Selanjutnya kegiatan ini dapat dilanjutkan sebagaimana harapan-harapan para pimpinan ormas yang hadir.

   Dengan demikian untuk lebih meningkatkan peran Organisasi Kemasyarakatan turut mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan ditingkat daerah perlu adanya hubungan yang cukup sinergi antara Organisasi Kemasyarakatan dengan pemerintah dalam membangun struktur sosial, budaya dan hubungan antar masyarakat Karena Organisasi Kemasyarakatan itu bukan semata untuk anggotanya tetapi juga untuk masyarakat, sebagai pelayan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

    Panitia pelaksana kegiatan Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut mendukung terlaksananya kegiatan ini. Termausk kepada Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat Daya beserta staf pendukung selaku panitia pelaksana yang telah berperan serta dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

   Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Asas Organisasi Kemasyarakatan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meski Organisasi Kemasyarakatan juga dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Organisasi Kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ormas berfungsi sebagai wahana menyalurkan aspirasi (kepentingan) individu/organisasi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun sebagai media pelayanan sosial (social service). Hal ini secara tidak langsung sebagai bentuk pemenuhan hak fundamental manusia yaitu: kebebasan untuk berserikat/berorganisasi (freedom of association), kebebasan berkumpul (freedom of assembly), dan kebebasan untuk menyatakan pendapat (freedom of expression).

    Peran Serta Ormas/LSM dalam Pembangunan dapat dilakukan melalui berbagai cara sesuai dengan kemampuan masing-masing, misalnya dengan mengungkapkan pendapat tentang sesuatu hal yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya. Sementara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dituntut harus mampu mengelola keseimbangan, keselarasan dan keharmonisan antara hak kebebasan berorganisasi dan kewajiban-kewajiban dalam berorganisasi sebagaimana diatur konstitusi UUD 1945. Ormas berperan penting dalam mendukung dan mengawal agar segala program pemerintah bisa tercapai dengan baik sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Badan Kesbangpol Aceh melaksanakan kegiatan Penguatan Kapasitas Omas dalam rangka untuk meningkatkan profesionalisme ormas untuk menuju kemandirian, dan kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan.

Dasar Pelaksanaan kegiatan Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakat Tahun Anggaran 2019: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

    Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh; Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Orang Asing; Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Nomor : 220/69/IV/2019 Tentang Pembentukan/Penetapan Panitia Penyelenggaraan, Narasumber, Moderator dan Notulen Kegiatan Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019, tanggal 25 April 2019.