Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh No:32 Tahun 2017-Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Maka Terhitung Sejak November 2017 Pelayanan Izin Penilitian Dialihkan Ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (DPM-PTSP) - Terima Kasih

Kesbangpol Sosialisasi Pembauran Kebangsaan di Abdya

Kategori : goverment Jumat, 21 Juni 2019 - Oleh zuliansyah

     Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh menyelenggarakan sosialisasi pembauran kebangsaan, di Aula Kantor Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat Daya, Kamis, 20 Juni 2019. Peserta terdiri dari camat, geuchik, tokoh agama, perempuan dan tokoh pemuda.

Kegiatan tersebut dibuka Bupati Aceh Barat Daya diwakili Asisten Pemerintahan Setdakab Aceh Barat Daya, Amrizal, S.Sos.

     Dalam sambutannya, bupati mengatakan sosialisasi pembauran kebangsaan sangat penting untuk menumbuhkan dan menjaga hubungan baik antar-etnis, suku, agama, ras dan golongan lainnya.

"Berbagai keributan yang sering terjadi dan dilatarbelakangi oleh perbedaan suku, ras, agama maupun kelompok lainnya hendaknya sama-sama kita hindari dengan berpikir jernih, rasional dan objektif, karena berbagai kepentingan yang tidak dapat disatupadukan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan," ujarnya.

    Kepala Badan Kesbangpol Aceh diwakili Kabid Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Hasrulsyah, S.E, mengatakan situasi dan kondisi pembauran kebangsaan saat ini mulai terlihat keretakan. "Perlu kerja sama yang intensif dalam menjaga pembauran kebangsaan tetap berjalan dengan baik," ujarnya.

Pemateri sosialisasi pembauran kebangsaan di Aceh Barat Daya, yakni Wakil Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Aceh, Kolonel CAJ Dr. Ahmad Husein, M.A, dengan tema "Pembauran Kebangsaan dalam memperkokoh Persatuan Nasional". Dalam materinya, Ahmad Husein menyatakan pembauran kebangsaan bukanlah pencampuran dengan menghilangkan identitas satu sama lain, tetapi pembauran dengan menghormati perbedaan satu sama lain. "Peran dan kontribusi FPK Kabupaten/Kota sangat diharapkan untuk terpeliharanya keharmonisan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara," katanya.

    Anggota FPK Aceh, Mihubuddin, M.Ag, dengan tema "Tanggung jawab Forum Pembauran Kebangsaan dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa". Dia menyebutkan pasca-pemilu, peran tanggung jawab FPK bertambah berat, karena kepentingan politik yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

"Persatuan dan kesatuan bangsa tidak hanya melalui forum FPK, tapi hari ini pemerintah telah memfasilitasi masyarakat melalui FPK, jadi mari kita memberikan kontribusi menurut kemampuan dan posisi kita masing-masing," ujarnya.

     Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat Daya, Jufri, S.Ag, MM, dengan tema "Kebijakan Pemerintah Aceh Barat Daya dalam Pembauran Kebangsaan". Dalam materinya, dia memaparkan bahwa program pembauran kebangsaan merupakan cara mengelola keberagaman tanpa harus menyeragamkan semua perbedaan.

"Jadi marilah kita bersatu tanpa harus menghilangkan perbedaan kita dalam membangun peradaban bangsa untuk masa depan yang lebih maju,"